Sebagai mahasiswa, sudah menjadi hak anak di kampus untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Namun, sayangnya masih banyak kasus di mana hak anak di kampus belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perlakuan diskriminatif, kekerasan, atau ketidakadilan dalam sistem pendidikan.
Salah satu bentuk pelanggaran hak anak di kampus adalah adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau orientasi seksual. Fenomena ini bisa ditemui dalam berbagai aspek kehidupan kampus, mulai dari akses terhadap fasilitas, kesempatan untuk mengekspresikan diri, hingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Diskriminasi ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi semua mahasiswa.
Selain itu, kasus kekerasan juga sering terjadi di lingkungan kampus. Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, atau bahkan seksual. Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, sehingga kekerasan tersebut terus berlanjut tanpa adanya tindakan yang tepat.
Selain itu, sistem pendidikan di kampus juga seringkali tidak adil terhadap mahasiswa. Beban tugas yang berat, kurangnya dukungan dari dosen, atau kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak di kampus.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kesadaran dari seluruh pihak di kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga pihak administrasi. Pihak kampus juga perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung hak anak, serta memberikan perlindungan dan sanksi bagi pelanggar hak anak.
Dalam hal ini, peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di kampus juga sangat penting untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi korban pelanggaran hak anak. Selain itu, peran mahasiswa dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif dan aman juga tidak boleh diabaikan.
Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang konkret dari seluruh pihak di kampus, diharapkan hak anak di kampus dapat terpenuhi dengan baik dan lingkungan kampus menjadi tempat yang aman, inklusif, dan nyaman bagi semua mahasiswa.
Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak di Sekolah
3. Buku “Hak Anak di Kampus: Panduan Pemahaman dan Perlindungan” oleh Yayasan Anak Bangsa.
